DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pascamencuatnya kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas). Menurut dia, aturan tersebut justru berpotensi disalahgunakan untuk lolos dari jerat hukum pidana. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana revisi UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang salah satu tujuannya membuka ruang lebih luas dalam penempatan prajurit aktif di lembaga sipil, akan membuka tabir gelap dwifungsi ABRI pada era orde baru.

Pada masa orde baru, menurut Daniel, dwifungsi ABRI di era Orde Baru tidak hanya di lingkup jabatan politik pemerintahan, tetapi juga masuk pada lembaga pendidikan. "Dulu jabatan rektor, bupati sampai gubernur itu diisi oleh kalangan militer aktif," kata Daniel, dalam siaran pers, Rabu (31/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Markas Besar (Mabes) TNI tengah membahas revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Salah satu perubahan yang diusulkan lewat revisi UU tersebut yakni prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian/lembaga.